Ekonom Cemas Ekonomi Mundur Jika Prabowo Pilih Menkeu Non-Profesional
Jakarta, CNN Indonesia —
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mewanti-wanti ekonomi Indonesia bisa memburuk jika Presiden Terpilih Prabowo Subianto memilih menteri keuangan (menkeu) dari kalangan non-profesional.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi mengatakan pengganti Menkeu Sri Mulyani harus memiliki sikap yang mampu mengerem ambisi-ambisi presiden demi menjaga keuangan negara.
“Sejak beberapa dekade terakhir menteri keuangan selalu dari kalangan profesional. Jadi kalau hari ini Prabowo memilih non-profesional, saya khawatir ini justru akan memperparah dan berpotensi sebagai awal kemunduran ekonomi Indonesia,” katanya dalam Diskusi Publik 10 Lubang Fiskal Warisan Joko Widodo, Kamis (12/9).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
Media mengatakan saat ini Presiden Jokowi memiliki kepentingan untuk memasukkan sejumlah pihak di sekelilingnya ke dalam pemerintahan Prabowo. Tak hanya Jokowi, Prabowo juga dikelilingi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk masuk dalam pemerintahan.
“Jadi ada banyak sekali pemain-pemain yang ada di sekitar Jokowi dan bercampur dengan pemain-pemain di sekitar Prabowo,” katanya.
Menurutnya, jika pihak-pihak tersebut masuk ke dalam pemerintahan, terutama menjabat sebagai menkeu, maka akan sangat menentukan kebijakan pemerintah ke depannya termasuk soal subsidi dan pembangunan infrastruktur.
“Yang saya khawatirkan kalau menteri keuangannya tidak kuat maka kita akan berakhir pada skema tataran ekonomi yang digerakkan oleh subjektivitas politik dan itu berbahaya. Ketika Kementerian Keuangan kehilangan akal sehatnya, maka kita akan berakhir pada situasi-situasi yang memperparah ekonomi kita ke depan,” katanya.
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Laode M Kamaluddin sebelumnya membongkar kriteria menteri keuangan idaman Prabowo. Sosok menkeu yang dibutuhkan prabowo adalah profesional ahli dan mempunyai latar belakang politik.
“Liat passion dulu, kemudian memenuhi persyaratan dua: profesional, (dan) tentu punya latar belakang politik, karena di parlemen kan kalau nggak nego ya, nggak bisa kan,” kata Laode di Ayana MidPlaza, Jakarta Pusat, Kamis (29/8) dikutip Detikfinance.
(fby/pta)