Said Abdullah PDIP Bilang Hal Ini Jadi Tantangan Prabowo Usai Dilantik

Jakarta –

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai ada tiga isu yang harus menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Masalah pertama yang mesti dibenahi ialah pengentasan kemiskinan dan kesenjangan social.

“Menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi agenda paling penting bagi setiap pemerintahan. Selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif,” kata Said saat dihubungi, Sabtu (19/10/2024).

Said menjabarkan temuan data bahwa pada tahun 2014 tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 10,96%. Angka itu tidak mengalami perubahan signifikan di 10 tahun pemerintahan Joko Widodo di mana per Maret 2024, angka penduduk miskin mencapai 9,03%.

Dalam data yang dijabarkannya, Said mengatakan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi tingkat kemiskinan hanya turun 1,93%. Dia juga mencatat penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa.

“Presiden Prabowo perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja,” ujar Said.

Selain masalah pengentasan kemiskinan, Said mengatakan isu perbaikan sumber daya manusia (SDM) juga harus menjadi perhatian pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia mengatakan berdasarkan anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN 2003, Indonesia menghasilkan angkatan kerja sebanyak 149 juta jiwa di mana 54% di antaranya hanya lulusan SMP ke bawah.

“Akibatnya kita tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendepatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas, apalagi menjadi high income country,” tutur Said.

Said juga menyinggung soal Indonesia yang belum bisa keluar dari ketergantungan impor pangan dan energi selama 10 tahun terakhir. Dia menjabarkan selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar. Ekspor sektor pertanian Indonesia mencapai 61,4 miliar USD, sedangkan impor mencapai 98,46 miliar USD

“Defisit sebesar 37, miliar USD dengan kurs Rp. 15.400 nilai impor hasil pertanian kita mencapai Rp. 569,8 triliun,” ujar Said.

Dia juga menjelaskan angka impor gas Indonesia di periode 2014-2023 yang nilainya mencapai 278,5 miliar USD. Dengan kurs Rp. 15.400/ USD, maka nilai impor migas 9 tahun terakhir mencapai Rp. 4.288,9 triliun.

“Menghadapi persoalan ini tidak mudah, melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Dan hal inilah yang akan menjadi tantangan Presiden Prabowo ke depan,” tutur Said.

Said tidak menjabarkan posisi PDIP dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Dia hanya mengucapkan selamat bekerja kepada Prabowo yang mulai resmi menjabat presiden pada 20 Oktober hari ini.

“Dan selamat bekerja Presiden Prabowo,” pungkas Said.

(yg/dhn)