Apdesi-Papdesi Temui Mendes, Bahas 20% Dana Ketahanan Pangan Dikawal BUMDes

Jakarta –

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi). Mereka membahas 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan bisa dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam audiensi itu Yandri mendapat keluhan dari Kepala Desa (Kades) jika masih banyak BUMDes yang pengelolaannya belum baik. Dia pun meminta para Kades untuk mengkaji apa sebab BUMDes tidak berjalan baik.

“Nah maka mohon Pak Anwar Sadat (Ketum APDESI), coba dikaji kira-kira apa kendala yang ini bisa BUMDes-nya bagus, kenapa ini gak bisa, padahal sama-sama BUMDes gitu,” kata Yandri saat menerima audiensi di Kantor Kementeri Desa PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

Yandri mengungkapkan, pemerintah melalui sejumlah kementerian sudah banyak menggelontorkan dana untuk dikelola BUMDes. Hal ini menurutnya merupakan upaya yang baik untuk mengembangkan BUMDes, namun sampai saat ini masih ada BUMDes yang tak berjalan baik.

“Ada kemarin kita dapat program dari Kementerian Pertanian ada seribu desa ayam petelur. Dapat modal juga, tapi itu harus pakai BUMDes, kalau pribadi atau kelompok nggak bisa,” jelas dia.

Yandri melanjutkan, dia sudah berkeliling ke banyak desa untuk memantau langsung dinamika, kelebihan hingga kekurangan BUMDes tiap desa. Menurutnya banyak BUMDes yang bisa menjadi percontohan bagi desa lain.

“Saya sudah muter tuh hampir di 50 tempat kan, hampir di 50 kabupaten, di beberapa desa, ada satu BUMDES pendapatannya Rp 28 miliar setahun, Rp 28 miliar setahun, di Desa Sawit,” kata dia.

Kata Yandri, pendapatan BUMDes itu dihasilkan dari memaksimalkan potensi yang ada di desa tersebut. Selain itu mereka juga bekerja sama dengan pihak swasta.

“Janganlah teman-teman yang belum bisa itu mengeluh. Dicoba dulu. Kan banyak yang berhasil kan? Ribuan yang berhasil,” tegasnya.

“Kalau ada hambatan, hambatannya apa? Karena yang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Saya tetap ini akan tidak akan mengendorkan cita-cita kami di Kemendes, supaya semua desa itu punya BUMDes yang hebat-hebat. Pendapatannya bagus-bagus,” sambung dia.

Yandri melanjutkan, dia mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan BUMDes menyiapkan bahan baku untuk program makan bergizi gratis. Sehingga dia meminta agar Kades bisa memaksimalkan potensi yang ada di desanya.

“Silakan desa memilih sesuai dengan desa tematiknya. Tadi misalkan ada desa ayam petelur, desa jagung, desa padi, desa ikan nila, ada desa pesisir mungkin dari ikan lautnya, kemudian ada desa wisata dan sebagainya. Jadi kita memang fokus untuk menyiapkan bahan baku makan siang bergizi (gratis),” ucapnya.

Selanjutnya, Ketua Umum Apdesi Anwar Sadat mengakui jika tidak semua BUMDes yang ada berjalan baik. Dia pun meminta bantuan kepada Kemendes untuk mencarikan solusinya.

“Kaitan minimal 20 persen anggaran ketahanan pangan itu dikawal sama BUMDes. Permasalahan di lapangan itu banyak hal yang terjadi bahwa kami akui tidak semua desa itu BUMDES-nya jalan ataupun terbentuk dengan baik,” kata Anwas Sadat.

Selain itu Anwar Sadat menyoroti soal pupuk bersubsidi yang tidak sampai ke petani pada 2024. Kata dia, masalah yang ada lantaran kios-kios selaku distributor tidak mempunyai modal untuk menebus biaya pengirimannya.

“Sehingga untuk meminimalisir dan mengefektifkan hal-hal yang sifat yang strategis untuk pertanian dan ketahanan pangan, berikanlah kemudahan BUMDes-BUMDes, khususnya yang sudah terbangun itu menjadi distributor pupuk di masing-masing desanya. Yang pertama untuk memudahkan para petani untuk menyerap atau mengakomodisi pupuk tersebut. Yang kedua memutus mata rantai kesusahan warga masyarakat,” ungkapnya.

(IDN/IDN)