Sentilan Prabowo ke Sosok yang Melawan Efisiensi Anggaran

Prabowo Sebut ‘Raja Kecil’

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Antara Foto/GALIH PRADIPTA)

Dalam sambutannya di di Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025), Prabowo menyinggung kebijakannya terkait efisiensi anggaran. Namun, ada pula yang melawan instruksi Presiden itu.

“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi ‘raja kecil’, ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat,” kata Prabowo.

Prabowo ingin efisiensi anggaran dapat memperbaiki semua sekolah yang jumlahnya kurang lebih 330.000. Namun, anggaran untuk perbaikan sekolah selama ini hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah.

“Karena itu perjalanan dinas perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, ndablek. Nggak usah ke luar negeri, 5 tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu,” ujar Prabowo.

“Siapa yang perlu pergi ke luar negeri. Tugas di luar negeri, tugas belajar bisa, tugas atas nama negara bisa. Tidak bekerja untuk jalanan.

Ketum Gerindra itu kemudian menyinggung dirinya sendiri yang kerap ke luar negeri. Prabowo beralasan pergi ke luar negeri sebagai kepala negara atas undangan yang diterima.

“Loh Presiden Prabowo sering ke luar negeri? Saya diundang sebagai kepala Indonesia, kepala negara, dalam konferensi-konferensi penting, oleh negara-negara yang penting dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa,” ucapnya.

Dampak Efisiensi: Gaji Pegawai hingga Akurasi Info Cuaca

Ilustrasi. gaji pegawai (Foto: iStock)

Efisiensi anggaran ini ternyata berdampak ke sejumlah hal. Salah satunya gaji pegawai Komisi Yudisial (KY). Ketua KY Amzulian Rifai menyebut dengan adanya efisiensi, pihaknya hanya mampu membayar gaji pegawai sampai Oktober 2025 saja.

“Kami diminta melakukan efisiensi, ya, segala hal. Karena dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu. Apalagi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Karena KY juga tidak cukup, karena gaji pegawai saja, itu hanya cukup sampai bulan Oktober ya,” kata Amzulian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Selain itu, pegawai KY harus merogoh kocek sendiri demi bisa membeli bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas. Saat ini, anggaran KY dipotong hingga 54 persen.

Sementara itu, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Indonesia tidak bisa beroperasi lagi pada hari Minggu, libur nasional dan cuti bersama. Ini adalah efek dari kebikakan efisien anggaran.

“Penyesuaian ini akan mulai berlaku Senin, 10 Februari 2025,” keterangan Perpusnas lewat akun Instagramnya.

Kini, jadwal pelayanan baru Perpusnas yakni Senin-Kamis pukul 08.00-16.00 WIB, Jumat pukul 08.00-16.30 WIB, Sabtu pukul 09.00-15.00 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga terdampak efisiensi anggaran. Akibatnya, akurasi informasi cuaca hingga gempa bumi disebut menurun.

“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen,” kata Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (8/2/2025).

BMKG secara prinsip mendukung arahan efisiensi anggaran tapi untuk saat ini mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto demi ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman bencana. Sebab, merujuk pada surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, target pemotongan anggaran BMKG senilai Rp 1,423 triliun atau 50,35 persen dari anggaran semula senilai Rp 2,826 triliun.

BMKG menilai efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati karena kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71 persen, sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempabumi, dan tsunami juga terganggu.

Adapun diketahui hampir 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan juga tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan salah satu Aloptama yang dimiliki oleh BMKG. Mayoritas kondisinya saat ini sudah melampaui usia kelayakan.

Kemudian, kajian tentang dinamika iklim dan tektonik jangka menengah dan panjang di Indonesia sulit terlaksana, modernisasi sistem dan peralatan operasional BMKG yang terhenti termasuk keselamatan transportasi udara yang membutuhkan akurasi 100 persen tidak terwujud, dan keselamatan transportasi laut terganggu.