Istana Sebut Biaya Retreat Kepala Daerah di Magelang Sudah Diefisiensi

Jakarta –

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan kegiatan pembekalan (mundur) kepala daerah yang menggunakan APBN sudah diefisiensi. Hasan menyebut jumlah hari kegiatan tersebut sudah dikurangi dari semula 14 hari menjadi 7 hari.

“Setelah kemudian dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kementerian Negeri mampu untuk menanggung seluruh biaya retreat Magelang,” kata Hasan di kantor PCO, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Hasan mengatakan kegiatan retreat itu sudah diefisiensi dengan menggabung kegiatan dari Kemendagri dan Lemhannas. Dari situ, kata dia, bisa dilakukan penghematan.

“Jadi diklat Kementerian Dalam Negeri dengan diklat Lemhanas sekarang disatukan nih. Jadi kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Lemhannas,” kata Hasan.

“Jadi biayanya pun bisa jadi lebih hemat, prosesnya lebih hemat, dan kemudian juga dari sisi waktu juga jauh lebih efisien,” imbuhnya.

Hasan menyebut kedua kegiatan dari kementerian dan lembaga tersebut disatukan dan hanya diselenggarakan dalam 7 hari.

“Lemhannas bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, menyatukan diklat kepemimpinan, diklat calon pemimpin, itu disatukan dalam 7 hari saja. Dan dilaksanakan bersama-sama di daerah-daerah Magelang nanti,” ujarnya.

Mendagri Tito Karnavian sebelumnya meneken surat mengenai pembiayaan retreat kepala daerah terpilih di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Surat itu menyatakan pembiayaan retreat ditanggung penuh oleh Kemendagri dan tidak dibebankan ke APBD.

Melihat detikcomKamis (13/2), surat Mendagri diteken Tito pada hari ini. Surat menyatakan bahwa pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2025 selama di Akmil Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.

Wamendagri Bima Arya membenarkan surat tersebut. Bima mengatakan Kemendagri memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah.

“Betul, dana pembekalan kepala daerah selama di Akmil Magelang pada tanggal 22 Februari nanti bersumber sepenuhnya dari anggaran Kemendagri karena Kemendagri memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah,” kata Bima kepada wartawan, Kamis (13/2).

(FCA/RFS)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu