KPK Usul Koruptor Tak Disediakan Makanan, Novel Baswedan Punya Opini Lain

Jakarta –

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan harus ada hukuman yang lebih berat kepada koruptor, salah satunya tidak menyediakan makanan di penjara. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan justru mempunyai pandangan yang berbeda.

“Penegakan hukum mestinya tidak perlu yang nyentrik-nyetrik,” kata Novel kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).

Novel menerangkan penegakan hukum saat ini tidak perlu yang nyentrik-nyentrik. Menurutnya, sudah banyak penegakan hukum yang sukses bila dilakukan segera dan pasti.

“Sudah banyak contoh penegakan hukum yang sukses, yaitu bila dilakukan dengan segera dan pasti,” kata Novel.

Novel mengatakan penegakan hukum semestinya dilakukan dengan transparan, objektif, dan jujur. Bila hal itu dilakukan, Novel mengaku optimistis pemberantasan korupsi akan berhasil.

“Dalam hal ini penegakan hukum korupsi mesti dilakukan dengan transparan dan objektif/jujur. Bila hal itu dilakukan saya yakin akan berhasil,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Novel menuturkan yang paling penting saat ini adalah bagaimana pemberantasan korupsi dilakukan menyentuh aktor intelektualnya. Dia juga menyebut pemberantasan korupsi itu juga harus dapat memulihkan kerugian keuangan negara.

“Bagaimana pemberantasan korupsi dilakukan menyentuh aktor intelektual dan dapat memulihkan kerugian keuangan negara. Itu yang paling penting,” ujar Novel.

KPK Usul Koruptor Tak Disediakan Makanan

Presiden Prabowo Subianto berencana membangun penjara untuk koruptor di pulau terpencil. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sepakat dengan usulan Prabowo tersebut.

“Saya sependapat bila Presiden membuat penjara di pulau yang terpencil dan terluar yang ada di sekitar Pulau Buru untuk semua pelaku tindak pidana korupsi,” kata Tanak ketika dihubungi, Selasa (18/3).

Tanak menuturkan tak cukup para koruptor hanya ditempatkan di penjara terpencil. Dia menilai harus ada hukuman yang lebih berat, salah satunya ialah pemerintah tidak menyediakan makanan bagi para penjahat itu.

“Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka, cukup sediakan alat pertanian, supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri,” sebutnya.

(Whn/jbr)