Lebaran Lewat, Prabowo Belum Beri Lampu Hijau Pindahkan ASN ke IKN
Jakarta, CNN Indonesia –
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini buka-bukaan soal kelanjutan rencana pengungsian aparatur sipil negara (Asn) the IKN Nusantara.
Informasi terakhir, pemerintah bakal memindahkan para abdi negara ke ibu kota baru di Kalimantan Timur selepas Lebaran yang jatuh pada 1 April 2025.
Rini menjelaskan pemerintah resmi menunda kembali pemindahan ASN ke IKN. Ini sejalan dengan surat menpan yang ditandatangani Rini pada 24 Januari 2025 lalu. Ia menegaskan surat tersebut sudah diserahkan kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
“Rencana pemindahan ASN ke IKN tentunya belum dapat dilaksanakan,” tegas Rini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (22/4).
“Adapun jadwal finalnya (pemindahan ASN ke IKN), kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Mengingat peraturan presiden (perpres) mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh Bapak Presiden (Prabowo),” ungkapnya.
Rini menegaskan awalnya pemerintah berencana memindahkan ASN ke IKN pada 2024-2025. Namun, adanya perubahan dalam struktur Kabinet Merah Putih turut mempengaruhi penundaan pemindahan ASN atau pegawai negeri sipil (PNS) tersebut.
Sang menteri menyebut masih perlu dilakukan penataan organisasi tata kerja pada sebagian K/L di Kabinet Merah Putih. Rini mengatakan saat ini para kementerian/lembaga sedang memasuki tahap konsolidasi internal.
“Selain itu, sampai akhir 2024 masih dilakukan penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN terkait berubahnya jumlah K/L,” beber Rini soal alasan lain penundaan pemindahan ASN ke IKN.
“Pada 2026 kami akan melakukan penapisan ulang dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahan (ASN) ini menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional,” tuturnya.
Penapisan adalah proses seleksi atau pemilahan ASN yang akan dipindahkan ke ibu kota anyar di Kalimantan Timur itu. Begitu pula dari K/L mana saja yang harus dipindahkan.
Awalnya, Kemenpan RB membagi rencana pemindahan ini ke dalam tiga prioritas. Rini menekankan penapisan ini dilakukan sebelum terbentuknya Kabinet Merah Putih.
Prioritas pertama ada 179 unit eselon I pada 38 K/L. Kedua, 91 unit eselon I di 29 K/L. Sedangkan prioritas ketiga ada 378 unit eselon I pada 59 K/L.
“Secara ideal, jumlah pegawai yang diperlukan berada di IKN pada prioritas pertama di 2024 yang waktu itu kita buat, itu sekitar 11.991 pegawai. Namun demikian, pemindahannya tetap disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur di IKN,” tandasnya.
(SKT/PTA)