DPR Lihat Peluang RI Bebas Utang di 2025, Ini Caranya
Jakarta, CNN Indonesia –
DPR RI mengklaim seharusnya Indonesia bebas Utang Dari publikasi National Precious Letter (SBN) pada tahun 2025.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun membongkar caranya di depan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Jalan yang seharusnya ditempuh pemerintah adalah mengerek rasio pajak di posisi dua digittapi malah gagal dan anjlok ke level 8 persen.
Politikus Partai Golkar itu menyebut rasio pajak Indonesia pernah mencapai 12,7 persen di 2005. Ia kemudian menyoroti kegagalan pemerintah dalam menjaga rasio pajak tersebut, meski semua ‘senjata’ yang dibutuhkan telah diberikan.
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
“Kalau setiap tahun pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh itu memberikan kontribusi 0,2 persen saja, kita sudah dapat tambahan sekitar 4 persen (kepada rasio pajak). Setiap tahun memberikan 1 persen, 20 tahun (2005 ke 2025) memberikan pertumbuhan 4 persen, 16,75 persen (rasio pajak Indonesia seharusnya di 2025),” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DJP di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).
Itu bersikeras menyebar rasio pajak cukup membandingkan produk domestik bruto (PDB) dengan penerimaan pajak. Meski pemerintah melaporkan rasio pajak Indonesia pada 2024 tembus 10,07 persen, Misbakhun mengklaim data asli perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB justru hanya 8,7 persen alias tidak berubah sejak 2022.
Misbakhun lalu berhitung memakai PDB Indonesia pada 2024 yang berada di posisi Rp22 ribu triliun. Andai rasio pajak Indonesia tahun ini 16,75 persen, penerimaan pajak yang bisa dikumpulkan seharusnya Rp3.500 triliun.
Potensi pendapatan itu bahkan bisa tembus Rp4.000 triliun lebih jika digabung dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sedangkan postur belanja APBN 2025 ditetapkan Rp3.621,3 triliun.
Berbekal angka-angka itu, Misbakhun menegaskan APBN 2025 seharusnya surplus besar. Pendapatan bisa tembus Rp4.000 triliun lebih, di saat belanjanya cuma di kisaran Rp3.600 triliun.
“(Seharusnya di 2025) surplus APBN kita, surplusnya lebih dari Rp500 triliun. Kita tidak perlu membuka dompet apapun di SBN (penerbitan utang),” klaim Misbakhun.
“Apa yang Bapak (Dirjen Pajak Suryo Utomo) butuhkan lagi dari ruang politik ini? Untuk bisa mencapai (penerimaan pajak dan tax ratio) yang ideal tadi. Bapak minta Pertukaran informasi otomatis kita kasih, membuka data keuangan kita kasih semuanya,” sambungnya.
Misbakhun menegaskan PDB Indonesia tercatat selalu tumbuh setiap tahunnya, begitu pula dengan target penerimaan pajak. Sedangkan rasio pajak tetap mandek di tengah ‘kue’ yang terus bertambah, sehingga lahir kesenjangan pajak.
“Kita menghadapi situasi yang struktural dan fundamental, yaitu APBN kita defisit. Defisit itu setiap tahun kita selesaikan dengan menerbitkan surat utang,” ujar Misbakhun.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo tak menjawab tegas soal kendala mengerek tax ratio dan penerimaan pajak. Ia hanya menekankan DJP tidak bisa sendirian mengemban amanah tersebut.
Suryo menegaskan semua pihak terkait mesti terlibat. Begitu pula dengan kewenangan DJP untuk bisa berkomunikasi dengan wajib pajak (WP) secara menyeluruh.
“Keinginan kami sama, meningkatkan tax ratio, sebetulnya. Sekarang yang menjadi penting adalah bagaimana kita meningkatkan source yang dapat kita lakukan pemajakan. Saya sepakat kita nanti lihat sectoral based, nanti kita coba lakukan analisis. Kita lihat, supaya nanti kita dapat menjadi lebih clear untuk memperbaiki ke depan,” jawab Suryo.
(SKT/SFR)