PKS Minta Pemprov DKI Utamakan Rekrut ‘Akamsi’ Usai Job Fair Membeludak

Jakarta –

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS M Taufik Zoelkifli menyoroti masalah Pameran kerja membeludak di Jabodetabek. Taufik mendorong pemerintah mengeluarkan aturan agar pelaksanaan perekrutan oleh perusahaan diutamakan bagi warga sekitar atau dikenal dengan istilah anak kampung sini (akamsi).

“Saran saya adalah memang harus dibuat aturan atau semacam perda (peraturan daerah) gitu, tapi terutama untuk perusahaan-perusahaan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Jadi mereka memang diwajibkanlah gitu ya, untuk menampung pekerja, terutama yang di Jakarta. Jadi jangan malu-malu untuk akamsi, mengutamakan akamsi atau anak kampung sini,” kata Taufik kepada wartawan, Kamis (5/6/2025).

“Misalnya kalau perusahaan ada di Cakung, seperti Dharmajaya, Jakarta Industrial Estate, Pulo Gadung itu kan banyak perusahaan di situ juga ya, dia harusnya menampung atau menyerap lebih banyak karyawan atau staf yang ada di lingkungannya,” terangnya.

Taufik meminta pemprov melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk melakukan perekrutan yang mengutamakan warga sekitar. Dia juga mendorong perusahaan agar membuka lebih banyak lowongan pekerjaan kepada kelompok disabilitas.

“Nah, itu perusahaan-perusahaan itu yang harus diajak kerja sama oleh Dinas Tenaga Kerja atau oleh BUMD Jakarta, dan semacam diwajibkan gitu, untuk membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat Jakarta. Termasuk yang disabilitas. Memang disabilitas perlu penanganan khusus ya, tapi sebenarnya saya lihat juga udah banyak lapangan atau jenis-jenis pekerjaan yang bisa dimasuki oleh disabilitas,” katanya.

Taufik menyinggung ada puluhan perusahaan BUMD yang berada di DKI Jakarta. Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut perlu mengutamakan penyerapan tenaga kerja asal wilayah sekitar.

“Di Jakarta ini ada 22 atau 23 BUMD dan perusahaan patungan, dari situ aja kita mulai deh, gimana supaya mereka itu memang menyerap tenaga kerja dari daerahnya sendiri atau dari Jakarta sendiri,” kata Taufik.

Lebih lanjut, Taufik mendorong pemerintah gencar meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para calon pekerja. Dengan begitu, penyaluran tenaga kerja yang cocok dengan kebutuhan perusahaan dapat dilakukan.

“Tentu saja memang diperlukan pelatihan atau penyetaraan, standarisasi, keahlian dari para pencari kerja. Nah itu tugas dari pemerintah itu, tugas dari Dinas Tenaga Kerja atau dinas yang lain untuk bagaimana membuat pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Bukan hanya BUMD ya, tapi juga perusahaan yang lain. Jadi ada link and match dan harus dengan power dari pemerintah,” lanjut dia.

Sebelumnya Gubernur Jakarta Pramono Anung turut merespons soal membeludaknya pencari kerja di job fair ‘Bekasi Pasti Kerja’. Pramono mengaku tak ingin job fair dipublikasikan berlebih.

“Rekan-rekan sekalian, untuk urusan job fair, secara serius kami menangani. Kenapa kami tidak mempublikasikan dalam bentuk yang terlalu besar? Karena kami ingin seorang yang datang itu betul-betul orang dengan kapasitas yang dibutuhkan link and match sudah terjadi, beberapa sudah bisa langsung kerja,” kata Pramono seusai pemutihan ijazah di Jakarta Selatan, Selasa (3/5).

Pramono mengatakan pemerintah berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan. Meski demikian, dia ingin pekerjaan yang dibuka sesuai dengan kemampuan pelamar, sehingga tak perlu dipublikasikan secara besar-besaran.

(FCA/YGS)