Tersisa Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat, Legislator Minta Diawasi Ketat

Jakarta –

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra mengapresiasi langkah tegas pemerintah melalui Kementerian ESDM mencabut izin tambang di kawasan Raja AmpatPapua Barat Daya. Menurutnya, pemerintah tak cuci tangan dalam kasus tersebut.

“Sikap Pak Bahlil patut kita apresiasi. Beliau tidak cuci tangan, justru menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan prinsip keberlanjutan. Ini contoh pemimpin yang hadir dan mengambil keputusan meskipun bukan masalah yang ia warisi sendiri,” kata Soedeson kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).

Soedeson menyebut pencabutan IUP tersebut adalah sinyal kuat pemerintah tidak ragu membatalkan kebijakan yang dinilai merugikan lingkungan dan masyarakat. Dia mengimbau masyarakat luas melihat persoalan tambang di Raja Ampat secara komprehensif dan objektif.

“Banyak informasi visual dan narasi di media sosial yang tidak sepenuhnya akurat. Ini bisa membentuk persepsi keliru. Karena itu, kita harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong,” ujarnya.

Namun demikian, dia menegaskan keputusan ini tidak boleh berhenti pada pencabutan izin semata. Dia juga meminta pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap PT Gag Nikel yang masih beroperasi.

“Meski hanya satu perusahaan yang tersisa, kita tidak boleh lengah. PT Gag Nikel harus diawasi secara menyeluruh, agar eksplorasi yang dilakukan tidak merusak lingkungan atau mengabaikan kepentingan masyarakat lokal,” tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, pemerintah mengambil langkah tegas terkait aktivitas pertambangan nikel di wilayah Geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya. Izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat itu kini dicabut, kecuali PT Gag Nikel.

“Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP yang di luar Pulau Gag itu dicabut. Jadi mulai terhitung hari ini, pemerintah telah mencabut empat IUP di Raja Ampat,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/6).

Adapun nama empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah:

1. PT Anugerah Surya Pratama
2. Pt Nurham
3. Pt Majesty Raymond Perkasa
4. PT Salah satu penambangan pertambangan pertambangan

(WNV/EVA)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini