Kok sekarang menuntut tidak bisa menulis sejarah

Jakarta –

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, meminta Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menunda proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Fadli Zon menegaskan tidak akan melakukan penundaan.

“Hampir sebagian fraksi memberikan catatan khusus tentang penulisan sejarah. Daripada kontroversial terus berkelanjutan, kami dari Fraksi PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda. Ya, jelas untuk ditunda,” kata Habib dalam Rapat Kerja bersama Menbud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Habib menilai proyek penulisan sejarah terkesan tertutup dan terburu-buru. Dia mengaku tak mendapatkan informasi mengenai tim yang menulis proyek tersebut.

“Pak Menteri ketika itu menyampaikan bahwa dalam waktu yang singkat akan dilakukan sosialisasi awal. Sampai hari ini, kita tidak mendengar,” ujarnya.

“Kemudian yang berikutnya, setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, 7 bulan itu waktu yang sangat singkat, terlalu singkat untuk penulisan sebuah sejarah yang utuh, apalagi mungkin ada kata-kata resmi,” sambung dia.

Ditemui terpisah usai rapat, Fadli Zon menegaskan proyek penulisan ulang sejarah tetap akan dilanjutkan. Dia meminta publik untuk tidak langsung menghakimi proyek penulisan ulang sejarah.

“Kita akan uji publik gitu. Jadi nggak ada masalah kita uji publik kan, memang rencananya begitu. Jadi lihat dulu hasilnya, jangan kita menghakimi sesuatu yang belum ada,” ujarnya.

Fadli mengatakan penulisan ulang sejarah masih berlangsung sampai saat ini. Dia kemudian mengutip pernyataan Presiden ke-1 RI Sukarno yang meminta agar tidak melupakan sejarah.

“Ini kan apa yang disebut oleh Bung Karno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kok kita sekarang malah menuntut tidak boleh menulis sejarah, itu bagaimana ceritanya? Gitu ya, jadi kita tentu harus menulis sejarah kita,” jelasnya.

“Sebagaimana saya sampaikan, sejarah kita yang kita tulis itu bukan secara detail. Kalau mau detail itu harus bikin sendiri-sendiri. Nah, ini adalah secara umum,” lanjut dia.

Dia menegaskan tidak pernah menegasikan pemerkosaan 1998. Dia juga mengaku telah membaca data-data yang disusun oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

“Kan saya tidak pernah menegasikan. Saya tidak pernah menegasikan itu (tidak ada pemerkosaan). Tadi dengar nggak penjelasan saya?” ucapnya.

“Kita mengutuk semua kekerasan, apalagi kekerasan terhadap pelecehan, kekerasan perundungan terhadap perempuan Itu harus kita kutuk,” sambung dia.

(AMW/GBR)