Wamensos Dorong Mahasiswa Papua Jadi Pemimpin Berideologi & Peduli Sosial

Jakarta –

Wakil Menteri Sosial (Wamen) Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya membangun kepemimpinan muda Papua yang berideologi dan berpihak pada rakyat.

Agus menyampaikan masa depan Papua ditentukan oleh generasi mudanya. Untuk itu, iaa mengajak para mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang tidak hanya cakap secara intelektual, tapi juga memiliki ideologi dan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat.

“Papua bisa berubah jika dipimpin oleh orang Papua sendiri yang punya konsep dan ideologi. Karena untuk menjadi pemimpin yang benar, sekarang ini harus punya ideologi,” tegas Agus Jabo, Sabtu (12/7/2025).

Hal ini disampaikannya dalam Seminar Pendidikan Politik Pemuda dan Mahasiswa Papua yang berlangsung selama tiga hari di Nirwana Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan diikuti oleh 53 peserta mahasiswa Papua dari berbagai perguruan tinggi di Bandung.

Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) ini pun mengusulkan gagasan strategis tentang pembentukan Dewan Rakyat Papua (DRP) sebagai bentuk representasi politik alternatif bagi masyarakat Papua.

Ia menilai struktur legislatif daerah seperti DPRD seharusnya tidak hanya diisi oleh partai politik, melainkan juga unsur masyarakat adat, perempuan, dan pemuda, demi menjamin keputusan-keputusan politik yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal.

“Kita ingin keputusan ekonomi, sosial, politik yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Penyelenggara, Alfons R. Tuliahanuk, menyebutkan kegiatan ini bukanlah yang pertama. Program pendidikan politik mahasiswa Papua telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan 2019, dan kini dilanjutkan kembali oleh Partai Prima di tahun 2025 sebagai bentuk komitmen terhadap kaderisasi politik mahasiswa Papua.

“Kegiatan ini penting untuk mahasiswa Papua sebagai agen perubahan. Melalui politik, kita bisa memahami persoalan ketidakadilan dan membawa solusi ke tengah masyarakat,” kata Alfons.

Alfons menambahkan, kegiatan ini merupakan respons terhadap minimnya ruang pendidikan politik yang inklusif bagi mahasiswa Papua. Dalam tiga hari kegiatan, peserta dibekali pemahaman tentang sistem politik, isu keadilan sosial, strategi advokasi kebijakan, serta pentingnya representasi politik yang otentik.

Meski banyak program pemerintah pusat ditujukan untuk Papua, Alfons menilai realisasinya belum merata dan kerap tidak menjangkau masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, ia berharap mahasiswa dapat menjadi jembatan antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat di Papua.

“Kami ingin Papua maju dan makmur. Dan itu hanya mungkin jika dipimpin oleh putra-putri terbaiknya sendiri,” ucapnya.

Ia mengungkapkan kegiatan ini merupakan bagian dari program pengkaderan politik PRIMA yang sudah berjalan sejak tahun 2018, dengan lebih dari 300 kader muda tercatat aktif hingga kini. Pendidikan politik juga dijadikan strategi utama dalam membangun kapasitas kepemimpinan muda Papua.

Dengan materi yang disesuaikan dengan realitas sosial-politik Papua, kegiatan ini diharapkan bisa dilanjutkan di masa depan dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas.

“Pendidikan politik seperti ini harus terus dilakukan. Karena dari sinilah kami belajar memahami realitas dan menemukan peran kami untuk membangun tanah kelahiran kami sendiri,” ucap Alfons.

Sementara itu, salah satu peserta seminar yang juga merupakan aktivis muda dari Bandung menyampaikan kegiatan ini menjadi wadah yang penting untuk memahami politik secara kritis. Ia mengungkapkan mahasiswa Papua memiliki ketertarikan tinggi terhadap isu politik, namun belum banyak mendapat ruang edukasi seperti ini.

“Melalui kegiatan ini kami bisa memahami bagaimana peran kami dalam perubahan sosial dan politik di Papua. Mahasiswa adalah agen perubahan, dan kami siap mengisi ruang-ruang strategis demi keadilan sosial,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti persoalan ketimpangan sosial, minimnya distribusi kesejahteraan, dan lemahnya implementasi program pemerintah di Papua. Menurutnya, selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus lebih aktif dan bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial.

“Kami juga menyampaikan kepada Wakil Menteri Sosial agar lebih memperhatikan kondisi riil di Papua. Karena masih banyak ketimpangan yang belum teratasi,” jelasnya.

Tonton juga video “Anak Yatim Piatu Bisa Masuk Sekolah Rakyat? Ini Kata Wamensos” di sini:

(AKD/AKD)