Sertijab Menkum, Yasonna ‘Estafet’ Revisi UU Koperasi-RUU Paten ke Supratman




Jakarta

Prosesi serah terima jabatan (sertijab) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dari Yasonna Laoly itu Supratman Andi Agtas digelar di Kantor Kemenkumham. Yasonna menyampaikan sejumlah pesan kepada Supratman.

Usai sertijab, Yasonna memberikan ‘tongkat estafet’ kepada Supratman untuk menyelesaikan revisi UU Perkoperasian dan proses revisi sejumlah UU lain. Yasonna mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi atensi.

“Ada beberapa pending undang-undang bahkan Presiden sudah mengingatkan beliau yang harus kita buru selesaikan terutama Undang-Undang Koperasi dan revisi UU lainnya,” kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN

Selain itu, Yasonna meminta jajaran Kemenkumham membantu Supratman dalam mengemban tugas barunya. Dia yakin Supratman dengan segala pengalamannya dapat bekerja dengan baik sebagai Menkumham.

“Saya dalam pembicaraan sebelumnya meminta Sekjen dan seluruh jajaran kemarin sudah bersama beliau seluruh pejabat Eselon 1 sudah menyampaikan dukungan dari seluruh jajaran saya meminta seluruh jajaran dari Sabang sampai Merauke untuk mendukung,” ujarnya.

“Saya berharap agar kerja sama yang sudah baik dari jajaran selama ini terus diberikan kepada Pak Menteri yang baru,” katanya.

Di tempat yang sama, Supratman memastikan akan berfokus pada sejumlah tugas yang menjadi perhatian Presiden Jokowi. Salah satunya soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Paten.

“Tadi petunjuk presiden tadi pagi agar semua undang-undang yang sekarang dibahas di DPR, satu Undang-undang tentang Paten sesegera mungkin kita akan selesaikan, tapi perhatian Bapak Presiden adalah menyangkut Undang-undang Koperasi yang seluruh pasalnya dibatalkan oleh MK,” ujar Supratman.

Supratman mengatakan akan mengumpulkan jajaran Kemenkumham serta berkomunikasi dengan DPR RI untuk menyelesaikan tugas tersebut.

“Kami akan kerja sama dengan seluruh jajaran Kemenkumham, BPHN dan Dirjen PP untuk segera komunikasi dengan parlemen,” katanya.

(jbr/jbr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *