DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU APBN 2025, 73 Anggota Hadir

Jakarta –

DPR RI menggelar rapat paripurna keempat masa sidang pertama tahun sidang 2024-2025 pagi ini. Adapun agenda tunggal dalam rapat ini adalah tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi di DPR RI terkait RUU APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya.

Rapat paripurna digelar di gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem Rachmat Gobel, didampingi anggota Fraksi Golkar Lodewijk F Paulus.

Hadir dalam gelaran ini Menteri Keuangan Sri Mulyani. Adapun sebanyak 73 anggota DPR RI hadir dan izin sebanyak 214 orang.

“Hadirin yang kami muliakan, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita,” kata Rachmat Gobel dalam rapat.

Gobel mengatakan persyaratan minimal kehadiran rapat paripurna sudah terpenuhi. Ia menyebut paripurna penyampaian pemerintah terkait RUU APBN 2025 terbuka untuk umum.

“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh hadir 73 orang anggota, izin 214 anggota dari 570 anggota DPR RI, dan dihadiri oleh anggota dan dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” ujar Gobel.

“Demikianlah kuorum tercapai, dan dengan berbicara bismillahirrahmanirrahim, perkenankan lah kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI ke-empat masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menilai inflasi pada 2025 cenderung akan menurun. Kendati demikian, pihaknya juga akan mempersiapkan sejumlah solusi jika inflasi di Indonesia melonjak secara mendadak.

“Menanggapi pandangan fraksi PDIP, Golkar, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP mengenai asumsi inflasi sebesar 2,5 persen pada tahun 2025. pemerintah melihat dari faktor global inflasi cenderung menurun,” ujar Sri Mulyani dalam paripurna.

“Hal ini sesuai dengan kondisi yang kita lihat hari ini dan proyeksi dari berbagai lembaga internasional. Dari sisi domestik pemerintah akan terus mengendalikan harga pangan dengan menyediakan ketersediaan pasokan, peningkatan produksi melalui program ketahanan pangan dan kelancaran distribusi,” imbuhnya.

(dwr/satu)