Tito Imbau Pemda Wilayah Nusa Tenggara Penuhi Anggaran Pilkada 2024

Jakarta –

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah di wilayah Nusa Tenggara segera memenuhi kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, ketersediaan anggaran perlu diperhatikan lantaran tahap pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan segera dibuka.

Dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Bali & Nusa Tenggara yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali hari ini, Tito menegaskan ketersediaan anggaran merupakan faktor penting kesuksesan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, Pilkada 2024 bakal sulit terlaksana dengan baik tanpa dukungan anggaran.

“Yang paling utama sekali dan paling penting sekali adalah masalah anggaran,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).

Ia menambahkan pemda berperan penting menyediakan anggaran Pilkada Serentak 2024. Sebab anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kecuali pada empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua.

Adapun kebutuhan anggaran ini diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemda dengan penyelenggara pilkada maupun pihak keamanan.

Tito menjelaskan pihaknya juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pendanaan Pilkada Serentak 2024 pada 24 Januari 2023 lalu kepada seluruh kepala daerah. Aturan ini diterbitkan sebagai upaya memastikan ketersediaan anggaran jelang Pilkada 2024.

Salah satu hal yang diatur dalam SE tersebut ialah tahap penyaluran realisasi NPHD, yakni 40 persen dari APBD tahun 2023 dan 60 persen APBD 2024. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak berjalan di sejumlah daerah sehingga Tito terus mendorong daerah segera merealisasikan anggaran pilkada.

Lebih lanjut, Tito juga menyoroti pemda yang belum menyalurkan anggaran Pilkada maupun menandatangani NPHD terutama dengan TNI dan Polri.

“Saya mohon betul juga untuk TNI dan Polri ini juga harus proaktif untuk menghubungi pemdanya, di samping dari Kemendagri juga akan nge-push sedikit pemdanya untuk NPHD-nya ditandatangani berapa kebutuhannya,” tegasnya.

Tito turut mengapresiasi pemda se-Provinsi Bali yang telah menyelesaikan seluruh kebutuhan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan NPHD. Ia mengaku baru kali ini mendapati seluruh daerah dalam satu provinsi telah menyelesaikan penyaluran anggaran Pilkada, baik kepada penyelenggara maupun pihak keamanan.

“Untuk Provinsi Bali tadi sudah kami sampaikan, dari data ini kita lihat, kita baca saja sisa anggaran [Pilkada Serentak 2024] sudah nol semua,” pungkasnya.

(acd/acd)