OIKN Minta Tambahan Anggaran Rp 27,8 T ke DPR, PKS: Pertama dalam Sejarah

Jakarta –

Plt Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (BAIK) Nusantara, Raja Juli Antoni, menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR hari ini. Raja Juli menyampaikan anggaran yang dibutuhkan oleh pihaknya untuk tahun 2025.

Raja Juli mulanya menyampaikan jika OIKN meminta tambahan anggaran sebesar Rp 27,8 Triliun kepada DPR. Menurutnya hal itu sudah pernah disampaikan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II per tanggal 2 September 2024.

“Kami melakukan tambahan penajaman usulan tambahan menjadi Rp 27,8 T dan kemudian mengajukan kembali usulan revisi tambahan tersebut kepada Menkeu dan Kepala Bappenas,” kata Raja Juli dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Raja Juli merinci anggaran tambahan setiap kedeputian sehingga muncul angka Rp 27,8 T. Adapun anggaran paling besar digunakan untuk kedeputian bidang sarana dan prasarana sebesar Rp 26,7 triliun.

“Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan sebesar Rp 788,5 M, Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan sebesar Rp 106,1 M, Kedeputian Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 62,5 M,” ujar Raja Juli.

“Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital sebesar Rp 37,7 M, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp 63 M, dan terakhir usulan yang paling besar dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp 26,7 triliun,” tambahnya.

Dengan demikian total pagu anggaran yang diusulkan OIKN untuk 2025 adalah Rp 28,3 Triliun. Adapun sebelumnya, pagu indikatif menurut SB Kemenkeu dan Bappenas pada 5 April 2024 senilai Rp 505.534.826.000.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menanggapi soal usulan anggaran itu. Mardani menyebut usulan sebesar Rp 27,8 triliun merupakan catatan sejarah yang masuk ke Komisi II DPR.

“Untuk Otoritas IKN izin pertama kali dalam sejarah ini pimpinan dan anggota ada rekor mitra Komisi II yang anggarannya di atas Rp 10 triliun. Usulannya kami mendukung, tetapi perlu sangat dijaga akuntabilitasnya sustainabilitasnya,” kata Mardani dalam rapat.

Mardani memahami tambahan anggaran tersebut untuk menciptakan kota hijau di Indonesia. Ketua DPP PKS itu berharap anggaran tersebut dapat digunakan dengan benar.

“Salah satu yang menjadi perhatian adalah karena konsepnya city in the forest gitu loh betul-betul keasrian dan keaslian baik kondisi alam masyarakat adat betul-betul dijaga kita bisa menyatukan antara modernitas dengan tradisionalitas,” ujar Mardani.

“Kita-kita harus bisa menjaga ekologi dan topografi kita sehingga betul-betul IKN yang 2 kali kita revisi UU-nya ya, dalam 2 tahun itu betul-betul bisa menjadi contoh bagaimana IKN city on the hill bisa menjadi rujukan dari banyak pihak,” imbuhnya.

(dwr/rfs)