Kebijakan Presiden Harus Dipertanggungjawabkan, Bukan Minta Maaf

Jakarta –

PDI Perjuangan merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta maaf di akhir masa jabatannya. Menurut PDIP, kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat, bukan meminta maaf.

“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, di Lenteng Agung, Jakarta, dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2027).

Hasto menegaskan, kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.

“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” lanjut Hasto.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan permohonan maafnya saat menghadiri acara Zikir dan Doa Kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024). Jokowi memohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf.

“Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma’ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Jokowi.

Jokowi menyebut dirinya tidak sempurna. Jokowi juga menyadari kalau dirinya tidak bisa memenuhi harapan semua pihak.

“Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT,” ujarnya.

Lihat juga Video: Megawati ke Hasto: Tak Usah Takut, Kalau Kamu ‘Diambil’ Saya ke Kapolri

[Gambas:Video 20detik]

(aik/aik)