Legislator Gerindra Minta Mendikti Hati-hati Susun Anggaran Buntut Efisiensi

Jakarta –

Wakil Ketua Komisi X DPR Himmatul Aliyah menyoroti rekonstruksi anggaran yang disampaikan oleh Kemendiktisaintek menyikapi instruksi presiden (Inpres) terkait efisiensi. Ia menyoroti jika bantuan sosial tidak boleh ada pengurangan ataupun efisiensi.

“Tadi menyampaikan pagu awal sekian, kemudian efisiensi sekian, berharap di nolkan atau dikembalikan ke semula. Nah ini harusnya disampaikan kemarin-kemarin tidak disampaikan akhirnya seperti menyesali begitu,” kata Himmatul di rapat Komisi X bersama mitranya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

Himmatul mengatakan jangan sampai Prabowo digiring ke perumpamaan yang negatif. Ia menyebut semestinya kementerian terkait memahami undang-undang.

“Karena bagaimanapun instruksi itu sudah jelas bahwa Bansos tidak boleh ada pengurangan, tidak boleh ada pemotongan. Selain itu juga ketika nyoret-nyoret itu membaca undang-undang nggak? Inikan seperti seolah-olah Pak Prabowo jadi seperti digiring melanggar UU,” ucap politisi Gerindra ini.

Ia melihat justru nama baik Presiden seolah-olah dicemarkan lantaran alokasi efisiensi juga menyasar program yang berdampak ke publik. Ia meminta menteri untuk berhati-hati.

“Padahal instruksi Prabowo sudah jelas, ini. Jadi sepertinya nama baik presiden.. saya merasa dicemarkan. Selaku partai ketua umum saya itu, dari Gerindra,” kata Himmatul.

“Jadi mohon, para menteri juga hati-hati ketika menyusun atau merekonstruksi anggaran ini. Berhati-hati jangan sampai nanti tidak sinkron dengan Pak Presiden,” sambungnya.

Ia mengaku heran kini demo yang mempermasalahkan soal tukin dosen digelar sampai ke istana. Ia melihat hal ini bisa mengganggu jalannya pemerintahan.

“Mohon dari kementerian yang terkait khususnya Kemendiktisaintek tolong Pak diberi kejelasan soal anggaran tentang Tukin, Alhamdulillah katanya ada lampu hijau,” ujar Himmatul.

“Seperti apa Rp 2,5 triliun ini akan dianggarkan untuk Tukin. Nah kapan yang penting rakyat diberikan penjelasan, sertifikat dosen juga termasuk, banyak dosen yang menunggu belum bisa diselesaikan oleh Kemendikti,” imbuhnya.

(Air/azh)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu