Pers Nilai Realita Pembangunan IKN Belum Sesuai Klaim Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia –

Sejumlah pemimpin redaksi media nasional menilai realitas di lapangan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum sepenuhnya sejalan dengan narasi publik yang dibangun pemerintah.

Mereka menyoroti keterbatasan informasi, proses yang dinilai terburu-buru, serta konteks ekonomi yang kurang mendukung sebagai tantangan dalam pelaksanaan megaproyek tersebut.

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari menyebut meski gagasan pemindahan ibu kota bukan hal baru, pelaksanaannya di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dinilai berjalan cepat, serta tidak disertai diskusi yang solid di level internal pemerintahan. Bahkan di tingkat menteri sempat ada kebingungan mengenai waktu pengambilan keputusan pembangunan IKN.

“Ini bisa dikatakan gagasan yang sangat tergesa-gesa, dengan judul awalnya adalah ‘Presiden Jokowi perlu legacy’. Bahkan dalam pembicaraan pembentukan ibu kota ini, tingkat menteri pun sempat mempertanyakan presiden, kemarin dibicarakan kapan?” ujarnya dalam Peluncuran dan Bedah Buku Nusantara Ver 1.0: The Untold Stories di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (30/4).

Titin menambahkan dalam peliputan media, pembangunan IKN seringkali terlihat seperti proyek yang tidak sepenuhnya transparan. Ia menyebut ada pergeseran lokasi yang tidak dijelaskan ke publik.

Ia juga menyoroti disparitas informasi antara masa kepemimpinan Kepala OIKN sebelumnya, Bambang Susantono, dengan masa sekarang. Menurut Titin, kini informasi lebih sering datang dari media sosial yang isinya justru bersifat sinis.

“Yang datang ke kita sekarang adalah dari konten-konten anorganik dari media sosial, dengan nada-nada cynical, kaya patung jadi Gotham City dan sebagainya. Sementara kami ingin informasi yang valid, bukan spekulatif,” kata Titin.

Senada dengan itu, Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Benyamin menyebut pembangunan IKN saat ini perlu dievaluasi dari sisi realitas ekonomi.

Menurutnya, kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami tekanan akibat perang dagang, pelemahan daya beli, dan perlambatan kredit, membuat kelanjutan proyek IKN terasa kurang realistis untuk saat ini.

“Situasi sekarang boleh dibilang kurang realistis untuk melanjutkan pembangunan IKN. Bukan berarti harus disetop, karena sudah dimulai, tapi perlu dilihat kembali dengan situasi yang terjadi sekarang ini,” ujarnya.

Maria menjelaskan banyak pelaku usaha dan lembaga keuangan mulai merasakan perlambatan ekonomi secara nyata, seperti turunnya kredit kendaraan bermotor dan konsumsi rumah tangga. Dalam kondisi seperti ini, ia menilai penting untuk melihat ulang skala prioritas belanja negara, termasuk proyek strategis seperti IKN.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra mengkritisi percepatan pembangunan IKN yang dinilainya berisiko mengorbankan kualitas dan prinsip kehati-hatian.

Ia mengakui adanya urgensi politik yang mendorong proyek ini agar dapat selesai dalam masa pemerintahan Jokowi, namun memperingatkan bahwa langkah-langkah percepatan bisa menimbulkan masalah baru.

“Percepatan-percepatan kadang-kadang ada festive, sehingga mungkin jadi tidak terlalu proper. Jangan-jangan PR-nya bukan pada pembangunan IKN, tapi pada sistem politik kita yang belum menjamin keberlanjutan program lintas pemerintahan,” kata Sutta.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun sistem pendukung jangka panjang agar proyek seperti IKN tidak tergantung pada satu figur presiden, melainkan bisa berjalan konsisten di bawah siapa pun yang memimpin.

Sutta menekankan kestabilan sistem politik dan tata kelola kebijakan publik adalah fondasi utama agar investor percaya dan proyek berjalan dengan arah yang jelas.

[Gambas:Video CNN]

(OF/PTA)