SD-SMP Swasta Masih Boleh Pungut Biaya

Jakarta –

Mendidassmen Abdul Mu'ti menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menggratiskan sepenuhnya biaya sekolah SD-SMP di swasta. Menurutnya, swasta masih boleh memungut biaya sesuai syarat dan ketentuan.

“Yang kami pahami sebenarnya itu kan tidak menggratiskan semua pendidikan negeri dan swasta. Artinya itu swasta masih boleh memungut dengan syarat dan ketentuan tertentu,” kata Mu’ti usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Terkait pelaksanaan putusan MK soal SD-SMP swasta gratis, Mu’ti masih harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan DPR RI. Sebab, menurutnya amanat putusan MK itu akan berpengaruh pada postur anggaran.

“Terkait dengan pelaksanaannya kami harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan juga harus menunggu arahan dari Presiden,” ujar Mu’ti.

“Itu kan (anggaran) berarti harus perubahan di tengah tahun kan berarti harus ada pembicaraan dengan Menteri Keuangan dan DPR,” imbuh dia.

Mu’ti memahami putusan MK bersifat final dan binding, namun tidak bisa diterapkan buru-buru. Pihaknya akan segera menyusun skema dari pelaksanaan putusan itu.

“Sehingga kami sementara fokus dulu pada yang pertama, bagaimana sesungguhnya mensubstansi dari putusan MK itu dan kedua, apa yang bisa kami lakukan sekarang ini untuk membantu pendidikan,” tutur Mu’ti.

“Putusan MK, kan, final and binding, keputusannya paripurna dan mengikat. Karena itu, ya kita coba menyusun skema kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk pelaksanaan dari putusan MK ini,” ungkapnya.

(FCA/EVA)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini