Jakarta – Makelar kasus Zarof Ricar divonis 16 tahun penjara. Vonis mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) itu lalu resmi dilawan Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan mengajukan banding. Hakim menyatakan Zarof … Read More
Jakarta – Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) yang juga dikenal makelar kasus, Zarof Ricardivonis 16 tahun penjara melakukan permufakatan jahat dan gratifikasi. Kejaksaan Agung (Kejagung) pikir-pikir mengajukan upaya hukum banding. … Read More
Jakarta – KPK telah menerima informasi adanya dugaan gratifikasi yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) oleh salah seorang penyelenggara negara di kementerian tersebut untuk pernikahan anaknya. KPK mengingatkan pemberian … Read More
Jakarta – KPK telah memeriksa mantan Kakanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv (MH) terkait kasus gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Haniv enggan berkomentar usai diperiksa KPK. … Read More
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hari ini. Kunjungan itu dilakukan KPK dalam rangka koordinasi dan pencegahan. “Koordinasi pencegahan,” kata jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada … Read More
Jakarta – Sebanyak 6 mantan kantor PT Antam Tbk dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 750 juta. Hakim menyatakan kerugian … Read More
Jakarta – Gubernur Jakarta Pramono Anung melantik puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pramono bercerita dirinya menggunakan akses intelijen untuk mencari tahu calon para pejabat sebelum melantiknya. “Tidak … Read More
Jakarta, CNN Indonesia – Menteri Penghubung Dudy Purwagandhi melantik dan merotasi 318 pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), Pimpinan Tinggi Pratama … Read More
Jakarta, CNN Indonesia – Bank Indonesia (Bi) berhenti tiga asisten gubernur yang ditunjuk sebagai komisaris di beberapa bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiga asisten tersebut adalah Kepala Departemen Pengelolaan … Read More
Jakarta – KPK mengatakan ada 50.369 penyelenggara negara yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2024. KPK mengingatkan baru 87,92% pejabat yang menyerahkan LHKPN. “KPK telah … Read More
